Dukung Reformasi Pajak, WP Diminta Tak Tawarkan Imbalan ke Fiskus

"Kami mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai DJP," katanya, dikutip pada Minggu (7/8/2022).

Bila terdapat pegawai DJP yang menjanjikan kemudahan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, lanjut Alexander, wajib pajak diminta untuk melaporkan hal tersebut melalui whistleblowing system Kemenkeu.

Pelaporan dapat dilakukan melalui www.wise.kemenkeu.go.id, Kring Pajak 1500-200, atau melalui email [email protected].

"Kami memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang terus konsisten melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Alexander.

Reformasi perpajakan di DJP mencakup banyak aspek, mulai dari organisasi, SDM, basis data, proses bisnis, teknologi informasi, hingga regulasi. Reformasi dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan integritas serta produktivitas aparat perpajakan.

Kemenkeu juga telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 9 Desember 2016. (rig)