Gali Potensi Pajak, Fiskus Sisir Bangunan-Bangunan Baru

“PPN KMS dapat dikenakan pada wajib pajak apabila luas bangunan telah mencapai lebih dari 200 meter persegi,” katanya seperti dikutip dari laman Ditjen Pajak (DJP), Kamis (8/9/2022).

Dalam kegiatan KPDL, lanjut Irfan, petugas akan menghubungi wajib pajak selaku pemilik bangunan tersebut untuk verifikasi data perihal bangunan yang dimiliki mengingat wajib pajak bersangkutan tidak dapat ditemui saat di lokasi.

Menurutnya, wajib pajak perlu menghitung luas bangunan. Jika luas bangunan lebih dari 200 meter persegi dan tidak menggunakan jasa konstruksi dalam pembangunannya maka bangunan tersebut dikenakan PPN KMS.

“Tarif efektif yang digunakan untuk PPN KMS adalah 2,2% yang berlaku per 1 April 2022 dikalikan dengan total biaya pembangunan tidak termasuk harga tanah,” tuturnya.

Irfan berharap KPDL ini juga dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba selaku unit pusat KP2KP Benteng dalam penggalian potensi wajib pajak sehingga penerimaan pajak serta kepatuhan pajak dapat meningkat.

Sebagai informasi, KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak. (rig)