GloBE Akan Berlaku, OECD Imbau Penguatan Aturan Antipenghindaran Pajak

"Yurisdiksi perlu memastikan perusahaan yang tidak tercakup Pilar 2, tidak melakukan harmful tax planning," tulis OECD dalam laporan berjudul Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules, dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Menurut OECD, salah satu ketentuan antipenghindaran pajak yang dirasa perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Pilar 2, yaitu pajak minimum domestik yang diberlakukan oleh beberapa yurisdiksi.

OECD mencatat terdapat beberapa negara berkembang yang menggunakan instrumen pajak minimum berbasis omzet atau aset guna menjaga penerimaan pajak.

"Pajak minimum marak diterapkan guna melindungi basis penerimaan pajak oleh negara-negara dengan kapasitas administrasi pajak yang rendah," tulis OECD.

OECD menyebut instrumen-instrumen tersebut berpotensi tidak tercakup dalam Pilar 2. Hanya pajak minimum yang sejalan dengan Pilar 2 yang diperhitungkan dalam covered taxes dalam penerapan pajak minimum global.

OECD menyarankan negara-negara berkembang yang menerapkan pajak minimum berbasis aset atau omzet untuk mulai menerapkan pajak minimum yang sejalan dengan Pilar 2, yakni qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT).

Dengan QDMTT, penghasilan perusahaan multinasional yang kurang dipajaki dapat langsung dikenai pajak minimum yang sejalan dengan ketentuan Pilar 2.

Untuk diketahui, pajak minimum global dengan tarif 15% akan berlaku pada tahun depan. Dengan rezim pajak ini, negara domisili berhak mengenakan top-up tax atas penghasilan yang kurang dipajaki berdasarkan income inclusion rule (IIR). (rig)