Hal-Hal yang Menyebabkan Suket PP 55 Dicabut Kepala Kantor Pajak

“Pembatalan…dilakukan dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat data yang menunjukkan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai PPh final pada saat penerbitan suket,” bunyi pasal 14 ayat (2) PMK 164/2023, dikutip pada Senin (15/1/2024)

Data sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) tersebut dapat berupa:

1. peredaran bruto dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya telah melebihi Rp4,8 miliar;
2. Wajib pajak telah memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh;
3. Wajib pajak badan berbentuk selain perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha
4. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 164/2023; atau
5. Wajib pajak merupakan bentuk usaha tetap.

Pencabutan atas suket yang telah diterbitkan dilakukan dalam hal pada kemudian hari diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian atas:

1. laporan hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali;
2. Surat pemberitahuan beserta pembetulannya;
3. Surat pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh; atau
4. keputusan mengenai pemberian fasilitas wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 164/2023,

wajib pajak yang semula memenuhi kriteria untuk dikenai PPh yang bersifat final menjadi tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud.

Wajib pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau surat pencabutan atas suket dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh terhitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh final UMKM. (rig)