Hunian Mewah di IKN Dikecualikan dari PPnBM, Begini Aturannya

“Fasilitas perpajakan berupa pengecualian PPnBM diberikan…kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di IKN” bunyi Pasal 156 ayat (6) PMK 28/2024, dikutip pada Minggu (26/5/2024).

Pengecualian pengenaan PPnBM tersebut diberikan dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembeli hunian mewah di IKN dapat mengajukan permohonan SKB melalui saluran tertentu pada laman Ditjen Pajak (DJP) agar dapat dikecualikan dari pengenaan PPnBM.

Berdasarkan permohonan tersebut, dirjen pajak akan menerbitkan SKB segera setelah permohonan disampaikan. Kendati wewenang penerbitan berada di dirjen pajak, pada praktiknya penerbitan SKB tersebut akan dilakukan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.

Hal ini dikarenakan dirjen pajak melimpahkan wewenang penerbitan SKB PPnBM dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat pihak pemohon terdaftar. Pelimpahan wewenang tersebut juga diberikan untuk penerbitan SKB PPnBM pengganti dan surat pembatalan SKB PPnBM.

“Permohonan SKB PPnBM, SKB PPnBM, permohonan penerbitan SKB PPnBM pengganti, SKB PPnBM pengganti, surat penolakan penerbitan SKB PPnBM pengganti dan surat pembatalan SKB PPnBM dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran,” bunyi Pasal 173 ayat (7) PMK 28/2024.

Pengecualian PPnBM atas hunian mewah dapat diberikan sampai dengan masa pajak Desember 2035. Penjual dan pembeli hunian mewah perlu memperhatikan beragam ketentuan dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 162 – Pasal 171 PMK 28/2024

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 61/2020, hunian mewah semestinya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%. Adapun jenis hunian yang tergolong mewah dapat dilihat pada lampiran PMK 15/2023 s.t.d.d PMK 96/2023.

“Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih,” bunyi salah satu bagian dari lampiran PMK 15/2023 s.t.d.d PMK 96/2023. (rig)