Indonesia Bakal Proses Aksesi Jadi Anggota OECD pada Awal 2024

"Kami memohon tanggapan dari pihak OECD terhadap posisi negara anggota OECD secara umum atas intensi Indonesia serta perkembangan proses aksesi Indonesia," katanya dikutip dari situs web Kemenperin, Kamis (5/10/2023).

Agus menuturkan pemerintah akan membentuk komite nasional yang bertugas untuk mengidentifikasi policy gap, sektor, dan isu yang dapat diselesaikan secara cepat sebagai persiapan menjadi anggota OECD.

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 4 tahun, atau lebih cepat dari negara-negara lain yang membutuhkan waktu 7 tahun.

Dari total 200 standar OECD yang perlu diadopsi dalam rangka menjadi anggota OECD, Indonesia telah menerapkan 15 standar. Adapun standar yang perlu diterapkan mencakup perpajakan, BUMN, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.

"Dalam implementasi proses aksesi, Indonesia harus memenuhi rekomendasi dan menyelaraskan beberapa regulasi nasional agar sesuai dengan standar OECD. Indonesia telah menyelaraskan 15 dari 200 standar OECD," tutur Agus.

Selain membentuk komite nasional, lanjut menperin, pemerintah juga akan meminta masukan dari sektor industri guna mempercepat proses penyelarasan kebijakan dengan standar OECD tersebut.

Keanggotan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memantapkan peran Indonesia di kawasan dan memperkuat kerja sama ekonomi.

"Harapannya, para anggota OECD yang bekerja sama dengan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perluasan jangkauan global dan kemungkinan perdagangan seiring dengan penguatan hubungan perdagangan dan investasi yang terjalin," ujar Agus. (rig)