Ingat! WP Punya Waktu Hingga Tahun Depan untuk Lapor Repatriasi PPS

"Untuk pelaporan realisasinya sendiri dapat dilakukan sampai dengan batas pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2022 atau bulan Maret 2023," ujar Neilmaldrin, Rabu (30/8/2022).

Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, wajib pajak yang melakukan repatriasi harta PPS wajib menyampaikan laporan realisasi kepada DJP secara elektronik lewat laman resmi DJP.

Untuk penyampaian laporan tahun pertama, laporan perlu disampaikan pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2022. Untuk laporan tahun kedua dan berikutnya, laporan disampaikan paling lambat saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2023 dan seterusnya.

Merujuk pada Lampiran PMK 196/2022, informasi-informasi yang harus disampaikan dalam laporan repatriasi antara lain nama dan NPWP, kode dan nama harta, tanggal repatriasi, nilai harta yang direpatriasi dalam mata uang asal harta, hingga kurs yang digunakan wajib pajak saat mengungkapkan harta dalam SPPH.

Wajib pajak juga harus mencantumkan nilai harta bersih dalam bentuk rupiah, kurs yang digunakan saat merepatriasi harta, nama bank tempat wajib pajak menempatkan dana repatriasi, serta nomor rekening penempatan harta yang direpatriasi.

Harta PPS yang direpatriasi oleh wajib pajak harus tetap berada di Indonesia selama 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan PPS.

Berdasarkan catatan DJP, terdapat harta senilai Rp16 triliun yang harus direpatriasi paling lambat pada 30 September 2022 sesuai dengan komitmen wajib pajak dalam SPPH.

Harta yang direpatriasi terdiri dari harta senilai Rp13,7 triliun yang akan dipulangkan tapi tidak diinvestasikan dan harta senilai Rp2,36 triliun yang akan direpatriasi sekaligus diinvestasikan di SBN, sektor hilirisasi SDA, atau sektor energi terbarukan.

Bila gagal melakukan repatriasi harta sesuai dengan komitmen, peserta PPS akan dikenakan PPh final tambahan atas harta tersebut. (sap)