Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

“Kalau dia drop di pusat maka mati semua. Ini risiko tinggi karena memengaruhi kemampuan kita mengumpulkan pajak," ujar Eka pada Learning Organization Knowledge Room yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Kedua, DJP tidak bisa secara cepat mengimplementasikan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem seharusnya dapat segera menyesuaikan sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, sistem yang ada saat ini masih belum mendukung upaya tersebut.

Ketiga, sistem saat ini menimbulkan compliance cost atau biaya kepatuhan yang cukup tinggi bagi wajib pajak. "DJP tidak dapat membuatnya lebih mudah dan murah bagi wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajibannya," ujar Eka.

Keempat, DJP tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan informasi yang ada dan keahlian yang dimiliki akibat sistem sekarang. "Ini kalau ada informasi data, pengolahannya terkendala dengan kemampuan dari sistem dan kondisi data kita juga," imbuhnya.

Kelima, penerimaan pajak bisa terganggu bila sistem tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja organisasi.

Seperti diketahui, coretax administration system telah dirancang pemerintah sejak 2018 dan ditargetkan mulai diimplementasikan pada Oktober 2023. Nantinya, sistem baru tersebut akan menggantikan SIDJP.

Dengan core tax administration system, akan ada 21 proses bisnis DJP yang dirancang ulang, yakni pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, dan taxpayer account management (TAM).

Kemudian, pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, nonkeberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta knowledge management. (kaw)