Ini Alasan Publik Harus Dilibatkan Saat Penyusunan Aturan Pajak

“Jadi, tidak ada penolakan. jangan sampai ini menimbulkan gejolak baru, kegaduhan baru, dan sebagainya,” kata Darussalam dalam Podcast Cermati Episode 13 bertajuk Meningkatkan Literasi Reformasi, Selasa (30/5/2023).

Urgensi untuk mempertimbangkan akseptabilitas publik menjadi makin besar di Indonesia karena masih ada kekurangan dari sisi tingkat literasi pajak. Situasi ini bisa jadi berbeda dengan pengalaman dari negara-negara maju. Simak pula ‘Agar Reformasi Pajak Berhasil, Aspek Ini Jangan Dilupakan’.

“Inilah yang menjadi kunci bagi kita negara berkembang, yang tingkat edukasi [dan] literasinya masih belum seperti negara maju, adalah bagaimana ketika mengeluarkan peraturan, peraturan itu dapat diterima oleh publik,” ujar Darussalam.

Akseptabilitas tersebut dapat diperoleh setelah pembuat kebijakan mendengarkan dan berdiskusi dengan publik. Dengan demikian, otoritas juga bisa mengetahui dan memahami keinginan dari publik. Pada gilirannya, sebuah kebijakan menjadi hasil dari kesepakatan antara otoritas dan wajib pajak.

“Sehingga tidak ada lagi definisi pajak yang dipaksakan. Wong kita ngobrol, kita diskusi, kita putusin bersama-sama. Itu lebih bagus. Wajib pajak diwakili oleh DPR. Negara diwakili pemerintah. Duduk bareng untuk menentukan ini. Ini kesepakatan bersama,” jelas Darussalam.

Darussalam juga mengatakan kebijakan atau peraturan juga harus bisa diterapkan. Hal ini biasa ditemui ketika masuk pada aspek-aspek teknis, termasuk administrasi. Dengan demikian, reformasi tidak hanya berhenti pada tataran penyusunan kebijakan atau peraturan.

“Apapun kebijakan pajak yang sudah kita sepakati dan tuangkan dalam undang-undang itu secara administrasi bisa dijalani. Itu kata kuncinya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Podcast Cermati kali ini dipandu oleh Annisa Larasati. Simak selengkapnya di sini. (kaw)