Ini Keringanan Pajak untuk Wajib Pajak Kalsel yang Terdampak Bencana

“Untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang bertempat tinggal, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” demikian kutipan salah satu pertimbangan KEP-27/PJ/2021, Jumat (19/2/2021)

Melalui beleid yang berlaku mulai 5 Februari 2021 ini, Ditjen Pajak menetapkan keadaan sebagai akibat bencana alam di Kalsel sebagai keadaan kahar (force majeure). Selain itu, KEP-27/PJ/2021 menguraikan 2 jenis keringanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Pertama, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Penghapusan sanksi ini diberikan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan pembayaran/penyetoran pajak dan/atau utang pajak yang jatuh tempo pada 14 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.

Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa serta pembayaran dan/atau penyetoran tersebut paling lambat 28 Februari 2021. Atas keterlambatan ini, wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga.

Adapun penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Namun, apabila STP telah diterbitkan maka Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi tersebut

Kedua, pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian permohonan keberatan; penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua; dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau STP yang kedua.

Perpanjangan ini diberikan kepada wajib pajak di Kalsel yang batas waktu pengajuan permohonannya berakhir pada 14 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Adapun perpanjangan batas waktu pengajuan permohonan diberikan sampai dengan 28 Februari 2021.

Diktum ke-12 beleid ini menegaskan Kepala Kanwil DJP atas nama Dirjen Pajak dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi dan perpanjangan jangka waktu pengajuan permohonan upaya hukum dalam hal terjadi bencana alam di wilayah kerjanya.

Penghapusan dan perpanjangan waktu tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kedaruratan atau bencana pada masing-masing daerah berdasarkan keputusan kepala daerah atau pejabat instansi yang berwenang dalam rangka penanganan bencana. (Bsi)