Jika WP Lakukan Ini, Tambahan Supertax Deduction Vokasi Tak Diberikan

"DJP berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan," katanya dalam video Tutorial Pemanfaatan Program Insentif Supertax Deduction Vokasi di Youtube DJP, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Empat kondisi tersebut antara lain wajib pajak tak membuat perjanjian kerja sama (PKS); melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam PKS; tidak menyampaikan pemberitahuan; atau tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan, tetapi tidak memenuhi ketentuan.

Seperti diatur dalam PMK 128/2019, supertax deduction vokasi berupa pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan paling tinggi 200% meliputi:

1. pengurangan penghasilan bruto 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengurang penghasilan bruto tersebut diberikan kepada wajib pajak badan dengan kriteria tertentu. Pertama, melaksanakan kegiatan vokasi berbasis kompetensi tertentu. Kedua, tak sedang mengalami rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan.

Ketiga, memiliki perjanjian kerja sama antara wajib pajak dan mitra pendidikannya, baik dari SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun balai latihan kerja. Keempat, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal.

Pemohon juga harus menyampaikan surat pemberitahuan melalui Online Single Submission (OSS), dengan dilampirkan perjanjian kerja sama dan SKF wajib pajak. Setelah menerima insentif supertax deduction, wajib pajak harus menyampaikan laporan biaya kegiatannya.

"Selain itu, Kawan Pajak, kementerian dan/atau dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima," ujar Rian.

Evaluasi tersebut meliputi evaluasi terhadap kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, peningkatan kompetensi peserta praktik kerja.

Lalu, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan/atau penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut nantinya disampaikan kepada dirjen pajak melalui direktur peraturan perpajakan II. (rig)