Kantor Pajak Se-Jatim Bakal Laksanakan Sita Serentak Akhir Bulan Ini

"DJP Jawa Timur terus berupaya menghimpun penerimaan negara dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada wajib pajak. Namun, jika tak kunjung melunasi utang pajak maka dilakukan tindakan penagihan aktif," katanya dikutip dari kanalsatu.com, Kamis (24/8/2023).

Dalam melaksanakan penyitaan, DJP akan menyampaikan surat teguran dan surat paksa terlebih dahulu. Bila tunggakan tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan, aset milik penanggung pajak bakal disita.

Prosedur Penyitaan Berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2023

Apabila dalam waktu 14 hari sejak penyitaan aset ternyata penanggung pajak masih belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, aset milik penanggung pajak bakal dilelang.

Prosedur ini sesuai dengan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) beserta aturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023.

Sigit menegaskan penagihan aktif berupa penyitaan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh DJP jika pendekatan persuasif yang telah dilaksanakan tidak dapat mendorong penanggung pajak melunasi tunggakannya.

Oleh karena itu, sambungnya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III akan terus melakukan penyuluhan, baik secara langsung maupun daring, guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (rig)