Kemenkeu Sebut Sudah Ada 5 Pemda yang Atur soal Insentif Pajak Hiburan

"Ini adalah kewenangan pemda memberikan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan. Jadi, mereka lakukan analisis, kebutuhan, asesmen, dan sebagainya," katanya, dikutip pada Minggu (31/3/2024).

Luky menuturkan 5 pemda yang telah menerbitkan perkada insentif PBJT hiburan tertentu terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten. Namun, dia tidak memerinci nama kabupaten/kota yang telah menerbitkan perkada tersebut.

UU PDRD mengatur tarif pajak PBJT atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Meski begitu, UU HKPD dan PP 35/2023 juga membuka ruang pemberian insentif untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Mendagri Tito Karnavian kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ yang menegaskan pemberian insentif PBJT hiburan seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Insentif tersebut dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi objek pajak, untuk melindungi usaha mikro, dan untuk mendukung program prioritas daerah atau nasional.

Insentif juga diberikan dengan memperhatikan kepatuhan membayar wajib pajak dalam 2 tahun terakhir, kesinambungan usaha wajib pajak, kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap ekonomi daerah dan lapangan kerja, dan faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah.

Sebelumnya, Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan kembali mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan insentif fiskal PBJT atas jasa hiburan tertentu. Pemda juga dapat menentukan skema insentif yang ideal untuk wilayah masing-masing. (rig)