Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kondisi Ekonomi Belum Pasti, Target Pajak Restoran 2023 Diturunkan

A+
A-
6
A+
A-
6
Kondisi Ekonomi Belum Pasti, Target Pajak Restoran 2023 Diturunkan

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews – Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Timur mematok target pajak restoran 2023 senilai Rp30 miliar, atau turun 3,23% dari target pada tahun ini senilai Rp31 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Syakirin Hukmi mengatakan penurunan target pajak restoran dilakukan sejalan dengan potensi pelemahan ekonomi pada tahun depan. Dalam situasi ekonomi yang melambat, kunjungan wisatawan ke restoran diprediksi bakal menurun.

"Kalau saya boleh mengutip pernyataan Pak Presiden Jokowi, perekonomian tahun 2023 gelap," katanya, dikutip pada Kamis (15/12/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Syakirin menuturkan penetapan target pajak restoran akan mempertimbangkan outlook perekonomian pada tahun depan. Dengan kondisi perekonomian yang tidak pasti serta ancaman resesi di beberapa negara, pemkot memilih target penerimaan secara realistis.

Realisasi penerimaan daerah dari pajak hotel sejauh ini telah mencapai Rp29,4 miliar atau sekitar 95%. Dengan upaya penagihan yang digencarkan, pemkot meyakini target Rp31 miliar bakal segera tercapai.

Selain pajak restoran, penurunan target penerimaan juga terjadi pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada 2023, target penerimaan jenis pajak ini senilai Rp24 miliar atau turun 14,29% dari tahun ini Rp28 miliar.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Penurunan target BPHTB dilakukan karena ada faktor yang tidak akan terulang pada tahun depan. Pada tahun ini, BKD memperoleh pembayaran tidak terduga atas BPHTB Bank NTB Syariah.

Syakirin menyebut jenis pajak hotel juga biasanya akan terpengaruh dengan konsumsi atau mobilitas masyarakat. Meski 2023 menghadapi tantangan, pemkot memutuskan menetapkan target pajak hotel seperti tahun ini senilai Rp24 miliar.

"Kalau kondisi ekonomi tahun depan membaik dari yang diperkirakan, kita bisa usulkan kenaikan target melalui APBD perubahan," ujarnya seperti dilansir ntb.jpnn.com. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota mataram, pajak, pajak daerah, resesi, pajak restoran, pendapatan asli daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya