KPP Blokir Rekening Wajib Pajak, Lurah Setempat Jadi Saksi

“Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 189/2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, tepatnya pada Pasal 20 ayat 6,” katanya dikutip dari laman resmi DJP, Kamis (16/6/2022).

Retna menjelaskan pihak KPP tidak serta merta menyita rekening yang dimiliki penanggung pajak. Menurutnya, penyitaan rekening dilakukan setelah dilakukan proses pemblokiran rekening terlebih dahulu.

Apabila setelah jangka waktu 14 hari pemblokiran rekening, penanggung pajak belum melunasi utang pajak maka KPP akan meminta bank untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening penanggung pajak ke kas negara.

“Untuk saldo yang akan dipindahbukukan kami sesuaikan dengan utang pajaknya, tidak lebih,” ujar Retna.

Ketentuan mengenai pemblokiran tercantum dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 189/PMK.03/2020.

Berdasarkan PMK 189/2020, pemblokiran didefinisikan sebagai tindakan pengamanan barang milik penanggung pajak yang dikelola oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK lainnya dan/atau entitas lain, dengan tujuan barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Juru sita pajak perlu melaksanakan pemblokiran terlebih dahulu apabila penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang disimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

Untuk melaksanakan pemblokiran, pejabat menyampaikan permintaan pemblokiran. Permintaan pemblokiran tersebut disampaikan kepada di antara dua pihak, tergantung apakah nomor rekening keuangan penanggung pajak diketahui atau tidak. (rig)