Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kumpulkan Data, Petugas Pajak Datangi Lokasi Pengembang Perumahan

A+
A-
3
A+
A-
3
Kumpulkan Data, Petugas Pajak Datangi Lokasi Pengembang Perumahan

Lokasi pengembang perumahan yang didatangi petugas KP2KP Perdagangan. (foto: DJP)

RAYA, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Perdagangan melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) kepada pengembang perumahan di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada 2 November 2021.

Petugas KP2KP Perdagangan Imam Baginda Harahap mengatakan KPDL merupakan salah satu bagian dari tugas KP2KP Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mendukung kinerja KP2KP Perdagangan.

Sayangnya, pengembang perumahan yang dimaksud ternyata tidak hadir di lokasi. Meski demikian, lanjut Imam, peninjauan atau pengumpulan data lapangan tetap dilakukan.

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

"Meskipun pengembang tidak hadir, data yang kami peroleh akan ditindaklanjuti salah satunya adalah dengan menghubungi pengembang melalui telepon genggam guna meningkatkan kepatuhan perpajakannya," ujarnya dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (26/12/2021).

KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak

KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Tujuan dari KPDL antara lain untuk perluasan basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, profil wajib pajak, serta peningkatan kemampuan penguasaan wilayah.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

KPDL dapat dilakukan untuk melaksanakan tiga hal. Pertama, KPDL untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tusi). KPDL untuk melaksanakan tusi dapat dilakukan dengan berbasis kewilayahan atau berbasis penugasan lapangan lainnya.

Kedua, KPDL di luar pelaksanaan tugas dan fungsi (non-tusi). KPDL non-tusi dapat dilaksanakan seluruh pegawai DJP pada saat menemukan data dan/atau informasi terkait wajib pajak dan potensi pajak yang secara nyata terlihat di lapangan, walaupun tidak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ketiga, KPDL untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal. KPDL untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KP2KP perdagangan, petugas pajak, KPDL, data lapangan, pengumpulan data, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya