Lakukan Penilaian Bangunan, Petugas Pajak Kunjungi Dua Kelurahan

“Data yang diidentifikasi antara lain adalah luas bangunan, struktur bangunan, tata letak bangunan, tampilan bangunan, jenis bahan bangunan, dan kondisi fisik bangunan,” katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Senin (12/12/2022).

Tri menjelaskan pengenaan PPN atas KMS tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bulukumba untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor PPN.

Dia menambahkan proses penilaian objek KMS di Kelurahan Balangnipa dan Semataring tersebut sudah sampai dengan tahap peninjauan lapangan.

“Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memvalidasi informasi awal serta menghimpun informasi tambahan terkait dengan objek penilaian sehingga nantinya dapat diperoleh estimasi nilai yang akurat,” tuturnya.

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Bangunan yang dapat dikenakan PPN KMS harus memenuhi tiga kriteria.

Pertama, konstruksi bangunan utamanya terdiri atas kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja. Kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Ketiga, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. (rig)