Layanan Pajak Dipandang Sudah Baik, Begini Hasil Surveinya

"Fasilitas layanan pajak secara mayoritas dipersepsikan positif oleh warga," ujar Direktur Eksekutif Polling Institute Kennedy Muslim ketika merilis hasil survei bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Perpajakan dan Pertanahan di Indonesia, Minggu (20/11/2022).

Selain fasilitas layanan pajak yang baik, mayoritas responden juga menilai upaya untuk menunaikan kewajiban pajak bukanlah hal yang sulit. Sebanyak 78,9% mengaku dapat dengan mudah menunaikan kewajiban pajaknya.

Pada responden yang sudah ber-NPWP, sebanyak 89,9% mengaku dapat dengan mudah menunaikan kewajiban pajaknya. "[Responden] yang menjawab sulit untuk melaksanakan kewajiban pajak hanya sekitar 8,5%," ujar Kennedy.

Selanjutnya, responden berpandangan informasi terkait dengan pajak sudah cukup mudah atau sangat mudah untuk diperoleh. Sebanyak 79,4% dari responden yang sudah ber-NPWP mengaku dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait dengan pajak.

"Responden yang mengaku sulit mendapatkan informasi tentang pajak hanya sekitar 20% di kalangan responden umum dan di kalangan yang punya NPWP hanya sekitar 18,2%," kata Kennedy.

Kemudian, sekitar 59,5% responden yang disurvei menilai informasi pajak lebih mudah dijangkau melalui media elektronik seperti TV dan radio. Selanjutnya, terdapat 36,1% dari total responden yang mengaku mudah menjangkau informasi pajak melalui media sosial.

"Ini tentu bisa menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan di republik ini terkait dengan sektor perpajakan, bahwa media sosialisasi yang paling efektif adalah TV maupun media sosial," ujar Kennedy.

Menanggapi hasil survei ini, Anggota Tim Penasihat Reformasi Pajak yang juga menjabat sebagai Managing Partner DDTC Darussalam menyebut reformasi pajak terus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dia memandang temuan mengenai positifnya persepsi masyarakat atas kemudahan dalam membayar pajak dan fasilitas pelayanan pajak merupakan temuan yang menggembirakan mengingat pemerintah sedang mendorong berbagai kemudahan untuk pemenuhan kewajiban pajak.

"Apa yang ditemukan oleh Polling Institute mengenai layanan pajak adalah hal yang menggembirakan karena tingkat kepuasan wajib pajak di atas 70%. Ini membanggakan," katanya.

Pada beberapa tahun terakhir, reformasi administrasi pajak telah dilakukan dari sisi SDM dan proses bisnis yang berorientasi pada kemudahan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Meningkatnya kemudahan dalam membayar pajak dan baiknya fasilitas pelayanan pajak diharapkan membantu peningkatan kepatuhan pajak. Ke depan, pemerintah masih perlu menggaungkan informasi tentang manfaat pajak kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran para wajib pajak.

Menurut Darussalam, institusi pemerintahan—yang belanjanya didanai dari pajak—juga perlu turut mendiseminasikan manfaat pajak kepada masyarakat.

"Ketika subjek pajak orang pribadi mengetahui manfaat pajak, itu akan memperbesar keinginan mereka untuk membayar pajak," tuturnya. (rig)