Lewat Digitalisasi, Sri Mulyani Ingin Local Taxing Power Menguat

"Sebetulnya ada masalah fundamental dalam local taxing power yang kita coba atasi melalui UU HKPD, yaitu bagaimana masyarakat dapat terus mengakses pelayanan dasar dan adanya kemudahan berusaha sehingga kemudian menjadi basis perpajakan daerah dan retribusi daerah," katanya, dikutip pada Rabu (4/10/2023).

Dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Sri Mulyani mengatakan kemampuan pemda untuk mengumpulkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) baru mencapai 60%.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat modernisasi administrasi perpajakan makin mendesak untuk membantu peningkatan rasio pemungutan pajak di daerah.

Perbaikan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui digitalisasi menjadi investasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan digitalisasi, pemda dapat meningkatkan PAD dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, tanpa meningkatkan beban pada wajib pajak melalui kenaikan tarif.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah telah menerbitkan PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari UU HKPD.

Dalam beleid itu diatur mengenai area intervensi penguatan local taxing power melalui kebijakan dan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

"Dengan PP ini dan niat melakukan transformasi digitalisasi, kami harapkan ini akan menjadi sinkron dan saling memperkuat," ujarnya.

Sri Mulyani berharap intervensi kebijakan pajak daerah seperti melalui tarif pajak, perluasan objek, serta penerapan opsen pajak akan makin mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia pun menyebut setidaknya 4 dukungan untuk mendukung pemda menguatkan local taxing power. Pertama, melakukan pertukaran data perpajakan. Kedua, memberikan bimbingan dan supervisi modernisasi administrasi perpajakan di daerah.

Ketiga, meningkatkan kompetensi dan teknikal dari sumber daya manusia perpajakan daerah. Keempat, berkolaborasi memanfaatkan data informasi dan sistem digital, apalagi Kemenkeu telah berinvestasi memperbarui coretax administration system.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut Kemendagri juga terus mendorong pemda mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan PAD. Misal, dengan mewajibkan pemda menyediakan kanal-kanal pembayaran PDRD secara nontunai.

Saat ini, 90% pembayaran pajak daerah telah dilakukan secara nontunai. Sekitar 30% di antaranya melalui kanal digital seperti ATM mobile banking, e-commerce, dan QRIS. Sisanya, 60% masih dilakukan melalui semidigital seperti teller dan agen bank.

Sementara itu, 75% pembayaran retribusi daerah juga telah dilakukan secara nontunai. Dalam hal ini, sekitar 31% di antaranya dilakukan melalui kanal digital. Sisanya, sebanyak 69% masih dilakukan melalui semidigital.

Suhajar menyebut metode pembayaran yang paling digemari adalah mobile banking, yaitu 28% untuk pembayaran pajak daerah dan 20% untuk retribusi daerah. Untuk kanal nontunai semidigital, metode pembayaran yang paling digemari adalah teller atau loket bank.

"Tetapi tidak apa-apa, perkembangannya sudah cukup baik ke depan," tuturnya. (rig)