Masih Reses, DPR Baru akan Bahas Perpu Cipta Kerja Mulai 10 Januari

"Jadi Perpu Cipta Kerja sudah dikeluarkan oleh presiden baru disampaikan saat masa reses. Nah, kita baru akan aktif masa sidang pada tanggal 10 Januari dan tentunya DPR akan mempelajari isi Perpu tersebut," ujar Dasco, dikutip Rabu (4/1/2023).

Dasco mengatakan Perpu Cipta Kerja akan dikomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPR. Nantinya, DPR akan mempelajari urgensi diterbitkannya Perpu Cipta Kerja oleh pemerintah.

"Nanti kita akan sama-sama lihat, bagaimana sifat urgensinya baru bisa nanti kita komentari," ujar Dasco.

Untuk diketahui, Perpu Cipta Kerja diterbitkan oleh pemerintah guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan perlu segera diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Putusan dibacakan pada 25 November 2022.

Menurut pemerintah, Perpu Cipta Kerja perlu diterbitkan karena adanya kegentingan yang memaksa. Pemerintah berpandangan saat ini dunia sedang dihadapkan oleh krisis energi dan pangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok. Pemerintah beranggapan masalah tersebut hanya dapat direspons lewat kebijakan-kebijakan berdasarkan Perpu Cipta Kerja.

"Kondisi sebagaimana dimaksud ... telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan perpu," tulis pemerintah pada bagian pertimbangan Perpu Cipta Kerja.

Adapun salah satu poin revisi dalam Perpu Cipta Kerja adalah sinkronisasi dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Merujuk pada Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Perpu Cipta Kerja yang masing-masing merevisi UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, tampak bahwa pasal-pasal yang sudah direvisi melalui UU HPP tidak direvisi lagi melalui Perpu Cipta Kerja.

Pasal 114 Perpu Cipta Kerja juga tidak merevisi UU 28/2009 seperti UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 114 Perpu Cipta Kerja hanya disebutkan bahwa ketentuan pajak daerah mengikuti ketentuan pada UU HKPD. UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah dicabut melalui UU HKPD sehingga tidak perlu direvisi melalui Perpu Cipta Kerja. (sap)