Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Melihat Kaitan Pendapatan Negara dengan Penanganan Covid-19

A+
A-
2
A+
A-
2
Melihat Kaitan Pendapatan Negara dengan Penanganan Covid-19

PENANGANAN pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian membutuhkan adanya suatu pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Keputusan yang tidak efektif dan efisien tentu akan berdampak fatal bagi kelangsungan ekonomi suatu negara.

Namun demikian, masing-masing negara memiliki respon kebijakan yang berbeda, baik dari sisi strategi pencegahan penyebaran maupun dalam pemberian paket stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat luas menghadapi pandemic.

Untuk itu, perlu ada ketersediaan informasi secara real-time guna mengetahui sejauh mana implementasi dari langkah-langkah mitigasi di berbagai negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

International Growth Centre (IGC) mengembangkan suatu tracker kebijakan stimulus ekonomi yang mencakup implementasi stimulus fiskal oleh pemerintah setempat dalam rangka memitigasi lesunya ekonomi di masa pandemi.

Tabel berikut menggambarkan informasi yang diperoleh dari economic support policy tracker IGC terkait langkah-langkah mitigasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), insentif pajak, maupun bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai negara.

Sebanyak 175 negara-negara sampel dikategorisasikan berdasarkan tingkat pendapatan, yakni rendah, menengah-bawah, menengah-atas, maupun tinggi dengan komposisi masing-masing kategori berjumlah 29, 48, 46, serta 62 negara.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya


Dalam hal stimulus berbentuk BLT, terdapat sebanyak 22 negara atau 75,9% untuk kategori pendapatan rendah, 42 negara atau 87,5% untuk pendapatan menengah-bawah, 19 negara atau 52,8% untuk kategori menengah-atas, serta 40 negara atau 64,5% untuk kategori pendapatan tinggi.

Terkait dengan stimulus insentif pajak, terdapat sebanyak 6 negara atau 20,7% untuk kategori pendapatan rendah, 23 negara atau 47,9% untuk pendapatan menengah-bawah, 18 negara atau 50% untuk kategori menengah-atas, serta 46 negara atau 74,2% untuk kategori pendapatan tinggi.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

Terakhir, terdapat sebanyak 5 negara atau 17,2% untuk kategori pendapatan rendah, 26 negara atau 54,2% untuk pendapatan menengah-bawah, 24 negara atau 66,7% untuk kategori menengah-atas, serta 47 negara atau 75,8% untuk kategori pendapatan tinggi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa negara-negara di masing-masing kategori menempatkan BLT sebagai salah satu langkah prioritas penanganan pandemi Covid-19.

Namun, untuk stimulus lainnya seperti insentif pajak dan bantuan UMKM, terlihat jelas negara-negara berpendapatan rendah kurang memprioritaskan stimulus-stimulus tersebut. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya keterbatasan ruang fiskal dari negara-negara berpendapatan rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara yang berada di kategori lainnya.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : statistik, iklim pajak, insentif pajak, pendapatan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:35 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Minus 35,7%, Profitabilitas Perusahaan Turun Signifikan

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi Penerimaan Pajak Berlanjut Hingga Mei 2024, Begini Detailnya

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:07 WIB
APBN KITA

Pendapatan Negara Masih Turun, Sri Mulyani: Kita Terus Waspadai

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya