Mengawal Kebangkitan Ekonomi

Hingga Minggu (20/12/2020), akumulasi jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak memukul 10 bulan silam sudah mencapai 658 ribu orang. Sebanyak 536 ribu di antaranya dinyatakan sembuh, 19 ribu lebih dinyatakan meninggal, dan sisanya masih dalam perawatan.

Memang, kita tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Pandemi Covid-19 telah menyebar ke hampir seluruh dunia, dengan beragam dampak yang ditimbulkannya. Banyak negara juga mengalami nasib sama. Bahkan ada yang lebih parah, tetapi tentu banyak juga yang lebih baik.

Yang pasti, situasi ini niscaya akan berubah setelah vaksin Covid-19 didistribusikan. Akan muncul optimisme yang membuncah, dengan harapan pandemi ini segera enyah. Karena itu, sebelum hal itu terjadi, kita perlu bersiap untuk mengawal proses kebangkitan ekonomi negeri ini.

Sepanjang tahun ini, kita sudah melihat bagaimana pemerintah juga pelaku usaha berjibaku melakukan penyelamatan ekonomi. Kita melihat berbagai kebijakan di luar kebiasaan.

Kita menjadi saksi bagaimana adanya terobosan fleksibilitas ruang gerak fiskal APBN melalui Perpres. Kita melihat UU Cipta Kerja mengakomodasi bidang perpajakan, hingga dengan sendirinya menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Di sisi lain, kita tahu bagaimana pemerintah sedemikian rupa menggeser fungsi pajak dari budgeter ke regulerend dengan menggelontorkan berbagai insentif. Kita juga melihat bagaimana pelaku usaha memutar otak untuk tidak menyerah dengan situasi. Sebagian berhasil, sebagian gagal.

Di bidang penerimaan, resesi ekonomi dengan sendirinya menggiring penerimaan pajak akhir November 2020 terkontraksi hingga 18,55%, relatif sama dengan kontraksi Oktober 18,8%. DDTC Fiscal Research memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun mengalami shortfall 3%-9%.

Demikian juga pertumbuhan ekonomi tahun ini. November lalu pemerintah merilis prediksi minus 1,7%-minus 0,6%. World Bank dan ADB merilis kontraksi lebih dalam, minus 2,2%. Tahun depan, World Bank memproyeksi 3,3% dan ADB 4,5%, lebih rendah dari target APBN 2021 sebesar 5%.

Adapun penerimaan pajak tahun depan ditargetkan tumbuh 2,6% dari target tahun ini. Dalam situasi normal, target ini adalah target yang sangat rendah. Namun, dalam situasi resesi seperti ini, target ini lumayan tinggi. Karena itu, tidak ada kata lain, basis pajak harus terus diperluas.

Untuk tahun depan inilah sebetulnya persiapan kita seharusnya diarahkan. Paling tidak sampai 2023, saat kondisi diniscayakan sudah kembali normal. Pada tahun itu, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020, defisit anggaran akan kembali ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto.

Itu berarti, dengan mengingat tidak adanya batas atas defisit pada UU No. 2 Tahun 2020, kita harus bersiap untuk dapat berlari maraton, bukan lari cepat. Daya tahan anggaran serta kesinambungan keuangan negara harus jadi pegangan. Risiko fiskal penting jadi perhatian.

Dengan penerimaan pajak yang ditarget tumbuh 2,6%, APBN 2021 harus tetap menyimpan napas panjang. Singkatnya, fiskal kita harus disiplin. Jangan sampai, laju defisit ini tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan perpu lagi menjelang 2023.

Kerangka kebijakan fiskal yang ekspansif-konsolidatif secara seimbang adalah satu hal yang baik. Namun, racikan yang seimbang dalam kadar yang tepat itu tentu bukan soal mudah.

Disiplin fiskal inilah yang harus kita kawal. Sebab hanya dengan cara itu, pemulihan ekonomi bisa berlangsung mulus tanpa menyisakan masalah lain, terutama untuk generasi mendatang.