(Bukan) Angka dari Langit

Dalam berbagai kesempatan, pesan mengenai angka dari langit selalu disinggung Sri Mulyani. Pada intinya, Sri Mulyani meminta agar segala kebijakan yang ditempuh berdasarkan pada data dan informasi faktual dan akurat. Tidak mengada-ada.

Permintaan itu tentu saja makin relevan dengan kondisi sekarang. Seharusnya, tidak ada kompromi lagi. Data dan informasi, termasuk menyangkut urusan keuangan, sudah dapat diakses DJP. Selain itu, ada dukungan teknologi informasi yang makin memudahkan pengolahan data dan informasi.

Sampai di sini seharusnya kita sepakat kualitas data yang diperoleh dan dimanfaatkan DJP akan membaik. Data dengan kualitas baik seharusnya sudah digunakan mulai dari pengawasan wajib pajak, termasuk penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Adapun SP2DK adalah surat yang diterbitkan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan data yang akurat, upaya permintaan penjelasan dari wajib pajak akan lebih tepat sasaran. Wajib pajak juga akan mendapatkan kepastian sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Terlebih, DJP sudah mulai menerapkan compliance risk management (CRM).

Tentu saja komitmen DJP untuk menjadi data driven organization patut diapresiasi. Jika hal ini terwujud, semua produk dan proses bisnis yang dijalankan tidak hanya diukur dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas. Dalam konteks pengawasan, diharapkan berdampak pada kepatuhan.

Pada saat bersamaan, ada ruang untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Hal ini menjadi modal kuat untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Harapannya, penerimaan pajak menjadi lebih berkelanjutan.

Andrew Okello dalam IMF Working Paper bertajuk Managing Income Tax Compliance through Self-Assessment (2014) dalam sistem self-assessment, fokusnya adalah meningkatkan kepastian sistem pajak, melindungi wajib pajak yang patuh secara sukarela, dan mengamankan penerimaan. Tentu saja fokus ini merupakan upaya berkelanjutan. Tidak sekali selesai.

Digitalisasi SP2DK juga patut diapresiasi. Harapannya, digitalisasi tidak hanya mengganti tanda tangan basah, tetapi juga diikuti dengan kualitas data. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan dapat makin mengurangi diskresi – yang memunculkan celah penyelewengan – dari pegawai DJP.

Dari sisi wajib pajak, momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Wajib pajak perlu memastikan segala aspek telah sesuai dengan ketentuan. Jika tetap mendapat SP2DK, wajib pajak bisa meresponsnya dengan tepat. Tentu saja, harapannya, bukan angka dari langit yang disodorkan DJP kepada wajib pajak. (kaw)