DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

"Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi 2024 kepada Badan Bank Tanah senilai Rp1 triliun," katanya, Rabu (3/7/2024).

Dolfie menuturkan pemberian PMN kepada BUMN dilakukan melalui skema tunai dan nontunai. PMN nontunai dilaksanakan melalui konversi piutang dan inbreng aset atau barang milik negara (BMN).

Berikut ini daftar BUMN yang memperoleh PMN tunai pada 2024:

1. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1,89 triliun
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun
4. PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) Rp965 miliar
5. PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun
6. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp1,5 triliun
7. Kewajiban penjaminan pemerintah Rp635 miliar

Sementara itu, BUMN yang memperoleh PMN nontunai yakni:

1. PT Hutama Karya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,93 triliun
2. PT LEN Industri (Persero) berupa konversi utang senilai Rp649,22 miliar
3. PT Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp68 miliar
4. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,22 triliun
5. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp24,12 miliar
6. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp367,53 miliar
7. Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar Rp460,72 miliar
8. Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar Rp301,89 miliar
9. PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp4,18 triliun
10. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp828,36 miliar
11. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp1, triliun
12. PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp3,34 triliun

Pelaksanaan PMN tersebut diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing BUMN. Komisi XI pun meminta BUMN yang mendapatkan PMN, baik tunai maupun nontunai, menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN setiap semester.

Selanjutnya, Komisi XI juga meminta Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab atas nilai PMN yang diserahterimakan kepada BUMN sebagai PMN yang akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip appraisal yang sahih dan akuntabel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati BUMN yang memperoleh PMN harus terus melakukan tugasnya di dalam menjaga BUMN tersebut dengan tata kelola, kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi.

Menurutnya, PMN juga harus dimonitor menggunakan key performance indicator (KPI) kepada para manajemen BUMN.

"Untuk itu, kami juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala," ujarnya. (rig)