Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

"Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujar Jokowi, Rabu (3/7/2024).

Menurut Jokowi, serangan ransomware terhadap PDN tidak hanya terjadi di Indonesia. Kasus yang sama juga marak terjadi di negara-negara lain. "Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, PDN yang terkena serangan ransomware pada bulan lalu adalah pusat data nasional sementara (PDNS) 2. Guna mengantisipasi serangan di kemudian hari, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah telah mewajibkan K/L dan pemda untuk melakukan backup data.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up," ujar Hadi.

Lebih lanjut, pemerintah juga sedang menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya. Nantinya, data pemerintah akan diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni data strategis, data terbatas, dan data terbuka.

Hadi mengatakan data-data yang bersifat umum dan terbuka nantinya boleh ditempatkan di cloud, sedangkan data-data strategis harus ditempatkan di PDN. "Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," kata Hadi.

Adapun yang dimaksud dengan PDN adalah fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lain untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemulihan data.

PDN memiliki beragam fitur, seperti government cloud computing, integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pusat dan daerah, penyediaan proprietary platform, dan lain-lain. (sap)