Layanan Publik Terganggu Ransomware, Menko Hadi: Bulan Ini Pulih

"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden [Joko Widodo], bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini," katanya, dikutip pada Selasa (2/7/2024).

Guna mengantisipasi serangan-serangan siber dan gangguan layanan di kemudian hari, pemerintah juga bakal mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan backup data.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatori, tidak opsional lagi sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ternyata ada gangguan maka masih ada backup," ujar Hadi.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyiapkan pengaturan terkait dengan penempatan data dan cadangannya. Nanti, data pemerintah akan diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni data strategis, data terbatas, dan data terbuka.

"Jadi, nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," tutur Hadi.

Sebagai informasi, PDN merupakan fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lain untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemulihan data.

Serangan terhadap PDN turut mengganggu layanan pajak, seperti registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara asing (WNA). Akibat lumpuhnya sistem keimigrasian, DJP tidak dapat melakukan validasi atas nomor paspor WNA.

Selain layanan registrasi NPWP bagi WNA, tidak ada layanan DJP yang terdampak.

"Sampai saat ini kami coba cek dan teliti, tidak ada data di DJP yang terdampak oleh ransomware yang sempat menyerang PDN," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo pada bulan lalu. (rig)