Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024). Pertemuan kali ini merupakan yang kedua setelah Agustus 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden Jokowi telah menetapkan keputusan presiden terkait hal tersebut.

“Bapak Presiden telah menetapkan keppres tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD di mana kami mengetuai, dibantu oleh Bu Menkeu dan Bu Menlu,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun dan telah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan. Selanjutnya, proses aksesi akan melibatkan pembuatan memorandum self-assessment oleh Indonesia dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam kesempatan yang sama, menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja bersama OECD untuk menyusun initial memorandum yang akan dijadikan alat bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait hal yang telah dilakukan Indonesia dalam reformasi ekonomi.

“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi ekonomi Indonesia,” ujar Suahasil Nazara.

Baca Juga: Salurkan Bantuan Pangan Beras, Jokowi Jamin Kualitasnya Premium

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Cormann juga membahas pengembangan ekosistem semikonduktor serta proses peta jalan kerangka kerja sama ekonomi digital di Asean atau Digital Economy Framework Agreement.

Di samping itu, OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia.

“Bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” tambah Airlangga.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Masih Minim, Sri Mulyani Harap IKN Siap Tepat Waktu

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : OECD, keanggotaan OECD, kebijakan pajak, Jokowi, Kemenko Perekonomian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:51 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Sri Mulyani Ungkap Masih Ada 1 Negara yang Belum Dukung Solusi 2 Pilar

Rabu, 05 Juni 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Fokus Insentif Pajak 2025 untuk Dukung Ekonomi

Senin, 03 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Lanjutkan Penyaluran Bantuan Beras Hingga Desember

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak