Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

A+
A-
0
A+
A-
0
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Ilustrasi. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji menata koper milik jamaah calon haji Indonesia kloter SOC 01 untuk ditimbang di hotelnya di Makkah, Arab Saudi, Kamis (13/6/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wpa.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah bekerja sama dengan Saudi Customs untuk memastikan kelancaran ibadah haji 2024 hingga jemaah kembali ke tanah air.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar mengatakan kerja sama kedua otoritas kepabeanan dilaksanakan terkait dengan bantuan proses pemeriksaan barang bawaan penumpang jemaah haji Indonesia.

"Kerja sama ini mempercepat proses customs clearance barang bawaan penumpang di kedua negara sehingga tidak terjadi penumpukan dan jemaah bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadahnya," katanya, dikutip pada Jumat (5/7/2024).

Baca Juga: Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Encep menuturkan pemeriksaan barang penumpang biasanya dilakukan DJBC saat penumpang tiba di Indonesia. Kini, pemeriksaan barang bawaan penumpang dilakukan sebelum keberangkatan untuk menjamin aturan Saudi Customs terpenuhi.

Prosedur serupa juga berlaku sebaliknya saat jemaah haji akan kembali ke Indonesia. Hasilnya, pelayanan untuk seluruh jemaah haji di 13 bandara embarkasi dan debarkasi dapat berjalan lebih optimal.

Meski fokus pada kemudahan pelayanan, Encep menegaskan proses pemeriksaan tetap mengacu pada PMK 203/2017. Beleid ini mengatur ketentuan kepabeanan yang harus dipatuhi pelaku perjalanan dari luar negeri, termasuk para jemaah haji.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Setiap barang impor yang dibawa jemaah haji pun wajib diberitahukan kepada petugas DJBC melalui custom declaration, atau e-CD pada tautan ecd.beacukai.go.id apabila di bandara telah tersedia layanan elektronik.

Melalui PMK 203/2017, pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk dan pajak atas impor bawaan penumpang untuk barang personal use, dengan nilai pabean maksimal free on board (FOB) US$500 per orang.

Pembebasan yang diberikan tersebut berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Pada barang yang melebihi batas nilai pabean, kelebihannya dipungut bea masuk dan PDRI. Barang bawaan penumpang kategori personal use akan dikenakan bea masuk 10%, PPN 11%, serta PPh Pasal 22 impor 10% bagi yang memiliki NPWP atau 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Sementara itu, barang personal use yang merupakan barang kena cukai akan diberikan pembebasan cukai. Pembebasan diberikan kepada setiap penumpang dewasa dengan jumlah bawaan paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya, atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

"Kami juga mengimbau kepada jemaah haji, untuk informasi lebih lanjut terkait aturan barang bawaan penumpang, dapat menghubungi kontak layanan Bravo Bea Cukai," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepabeanan, haji, pemeriksaan, customs clearance, barang bawaan, jemaah haji, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 Juli 2024 | 09:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Senin, 08 Juli 2024 | 14:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: 360 Derajat, Wajib Pajak Dapat Dilihat dari Berbagai Sisi