Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase
SP2DK

 
Minggu, 02 Juni 2024 | 13:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR
Kunjungan yang dilakukan ini berkaitan dengan hasil analisis atas laporan keuangan dari wajib pajak sehubungan proses bisnis pengelolaan layanan perhotelan.
Kamis, 16 Mei 2024 | 15:50 WIB
OPINI PAJAK
Ujungnya adalah tercipta peningkatan cooperative compliance, bahkan collaborative compliance.
Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:37 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Simak rangkuman pemberitaan perpajakan populer dalam sepekan, periode 5-10 Mei 2024.
Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Efisiensi dan efektivitas P2DK turut menjadi pertimbangan agar kegiatan tersebut tidak meningkatkan biaya kepatuhan atau compliance cost wajib pajak.
Minggu, 28 April 2024 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA PENAJAM
Penyampaian SP2DK kepada wajib pajak merupakan bentuk pengawasan otoritas terhadap penerapan sistem self-assessment pada perpajakan di Indonesia.
Kamis, 04 April 2024 | 13:30 WIB
KPP MADYA DENPASAR
DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Senin, 01 April 2024 | 10:00 WIB
KP2KP KUTACANE
Kunjungan tersebut merupakan upaya jemput bola kepada wajib pajak untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kebenaran data perpajakan.
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Data konkret adalah data yang diperoleh atau dimiliki DJP yang hanya memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.
Kamis, 21 Maret 2024 | 09:05 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Tindak lanjut dari SP2DK bisa bermacam-macam bergantung pada respons wajib pajak dan penelitian KPP.
Minggu, 17 Maret 2024 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR
Wajib pajak harus mengonfirmasi data dalam SP2DK paling lambat 14 hari sejak tanggal surat yang tertera pada SP2DK.
1 2 3 4 >