Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Cita-cita itu kemudian diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Beleid tersebut menyodorkan strategi untuk mendorong kinerja pemerintah daerah yang lebih baik melalui sistem perpajakan daerah. Strategi yang dimaksud, salah satunya, adalah mewujudkan kemudahan berusaha di daerah dan mengurangi retribusi atas layanan wajib. Kemudian, ada pula pengenaan opsen pajak daerah untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota, serta basis pajak baru.

Apabila dicermati, UU HKPD ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Harapannya, kehadiran UU HKPD dapat membawa arah baru bagi kebijakan sinergi fiskal pemerintah pusat dan daerah yang lebih berkeadilan.

Kendati telah diundangkan, UU HKPD masih memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan implementasinya di lapangan. Pemerintah daerah diberi waktu 2 tahun untuk menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah masing-masing, sebagai turunan dari UU HKPD. Artinya, pemerintah daerah masih memiliki waktu sampai dengan 5 Januari 2024, alias kurang dari setahun lagi.

Lantas, apa yang sebenarnya menjadi hambatan dari penyusunan perda turunan UU HKPD? Seperti apa garis besar isi dari UU HKPD ini? Bagaimana potensi yang akan didapatkan pascaterbitnya UU HKPD dan turunannya?

Saksikan Bincang Academy bersama Rafif Naufal selaku Brain Specialist DDTC Academy yang mengulas kembali UU HKPD dan juga perancangan peraturan daerah turunannya.

Tonton videonya di link berikut:

https://youtu.be/LXXePCbxvvE

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak, informasi terbaru perpajakan dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. (sap)