Neraca Dagang Surplus 31 Bulan, Sri Mulyani: Ada Peran Insentif Fiskal

"Indonesia telah mengembangkan kompleks industri yang cukup banyak dan pengusaha diberikan insentif fiskal, pajak, tarifnya, dan mendapatkan kemudahan ekspor karena hambatan administrasinya tidak terlalu besar," katanya, dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Sri Mulyani menuturkan surplus neraca perdagangan Indonesia bukan hanya karena boom komoditas. Menurutnya, kinerja positif tersebut juga lebih banyak disebabkan ekspor produk manufaktur yang memiliki nilai tambah.

Dia menjelaskan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya memperbaiki iklim investasi dan hilirisasi industri. Hal itu dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan ekspor.

Sri Mulyani menyebut terdapat dua kunci untuk memperbaiki ekosistem berusaha di suatu negara, yaitu pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Menurutnya, Indonesia telah melakukan keduanya sehingga aktivitas produksi dan ekspor mulai terjadi secara merata di seluruh wilayah.

Menteri keuangan juga menyinggung reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah di antaranya pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Baru-baru ini, pemerintah dan DPR juga sepakat mengesahkan omnibus law RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi undang-undang.

Berbagai undang-undang tersebut diharapkan membuat iklim usaha makin mudah dan pasti. Pada akhirnya, Sri Mulyani berharap langkah reformasi pemerintah tersebut dapat meningkatkan ekspor.

"Indonesia mengalami boom komoditas berkali-kali dalam sejarah, tetapi surplus perdagangan ini terjadi karena sebagian bahan mentah telah diproses dan menimbulkan nilai tambah dalam perdagangan kita," ujarnya. (rig)