Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

OSS RBA Terbitkan 5,17 Juta NIB dalam 2 Tahun, Mayoritas Usaha Eceran

A+
A-
4
A+
A-
4
OSS RBA Terbitkan 5,17 Juta NIB dalam 2 Tahun, Mayoritas Usaha Eceran

Warga memindai kode QRIS saat belanja di salah satu warung di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan 5,17 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu 2 tahun sejak diluncurkannya online single submission berbasis risiko atau OSS RBA.

Secara lebih terperinci, 5,11 juta NIB diterbitkan untuk usaha mikro dan kecil, sedangkan sebanyak 20.973 NIB diterbitkan untuk usaha menengah. Adapun NIB yang diterbitkan untuk usaha besar sebanyak 38.071 NIB.

"Pada penggunaan sistem OSS sebelumnya [sebelum OSS RBA] menghasilkan 4 juta NIB dalam 3 tahun. Sekarang alhamdulillah dalam 2 tahun mencapai lebih dari 5 juta. Artinya meningkat hampir 2 kali lipat. Tentu ini pencapaian yang patut disyukuri, meskipun harus terus disempurnakan," ujar Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa, dikutip Kamis (10/8/2023).

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Bila dilihat berdasar sektor usahanya, mayoritas NIB yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM adalah sektor perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional) (KBLI 47112); industri produk makanan lainnya (KBLI 10799); rumah/warung makan (KBLI 56102); industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (KBLI 10794); dan kedai makanan (KBLI 56103).

Terlepas dari capaian-capaian tersebut, Tina mengatakan masih terdapat beberapa aspek dalam OSS RBA yang masih perlu disempurnakan. Hingga Agustus 2023, baru ada 183 rencana detail tata ruang (RDTR) yang sudah terintegrasi dengan OSS RBA.

Integrasi antara RDTR dan OSS RBA diperlukan untuk mempercepat pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Bila sudah terintegrasi, pengurusan KKPR hanya dilakukan melalui konfirmasi otomatis pada sistem OSS RBA.

Baca Juga: PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

"Seperti yang selalu ditegaskan oleh Pak Menteri Bahlil, bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi. Karena itu kami sadar dan telah memetakan perbaikan-perbaikan apa yang perlu diprioritaskan dan dituntaskan," ujar Tina.

Untuk diketahui, hingga saat ini masih banyak daerah yang RDTR-nya belum terdigitalisasi dan belum terhubung dengan OSS. Bahkan, terdapat beberapa yang sama sekali belum memiliki RDTR. Guna meningkatkan kualitas perizinan, pemerintah menargetkan sudah ada 2.000 RDTR yang terintegrasi dengan OSS pada 2024. (sap)

Baca Juga: DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : investasi, Nomor Induk Berusaha, NIB, usaha eceran, pedagang ritel, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Omzet Tak Kena Pajak, Belanja Perpajakan Terbanyak Dinikmati UMKM

Senin, 17 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Laba yang Diterima Perusahaan Ventura dari UMKM Dibebaskan dari Pajak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya