Pajak Karbon Punya Keuntungan Ganda, Ini Kata Direktur World Bank

"Sistem fiskal kita harus bisa mengakomodasi sumber daya domestik secara efektif. Pajak atas polusi punya potensi penerimaan yang sangat besar, termasuk pajak karbon," katanya, dikutip pada Minggu (13/2/2022).

Mari menuturkan semua negara di dunia bekerja keras mengatasi dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi masyarakat. Setelah pandemi Covid-19, masih akan ada risiko krisis yang akan terjadi di masa depan seperti akibat perubahan iklim.

Dia menilai pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk memulai langkah konkret dalam mengantisipasi perubahan iklim. Pajak karbon pun dapat dipilih sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi produksi emisi karbon di dunia.

Menurut Mari, pajak karbon akan menjadi sumber penerimaan yang besar bagi negara. Dari tambahan penerimaan tersebut, negara akan memiliki ruang lebih luas untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, seperti melalui skema subsidi bahan bakar.

"Penerimaan ini dapat digunakan untuk memberikan subsidi BBM atau mendukung kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.

Pemerintah dan DPR melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bersepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai April 2022. Sebagai tahap awal, pajak karbon baru akan dikenakan pada PLTU batu bara.

Pajak karbon menggunakan mekanisme pajak karbon yang mendasarkan cap and tax. Mengenai tarif, disepakati senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). (rig)