Pakai TER, Hitung PPh 21 saat Pegawai Dapat THR Jadi Lebih Mudah

"Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar karena jumlah penghasilan terdiri atas komponen gaji dan THR," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Contoh, seorang pegawai tetap yang berstatus tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) menerima penghasilan bruto bulanan dari pemberi kerja senilai Rp10 juta. Atas penghasilan tersebut, berlaku tarif efektif bulanan 2% sehingga PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan senilai Rp200.000.

Pada bulan diterimanya THR, penghasilan bruto bulanan pegawai tetap naik dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta. Sesuai dengan PP 58/2023, tarif efektif bulanan yang berlaku atas penghasilan bruto senilai Rp20 juta adalah 9% sehingga PPh Pasal 21 terutang menjadi Rp1,8 juta.

Menurut Dwi, kehadiran TER mempermudah penghitungan PPh Pasal 21 oleh pemotong. Dengan adanya TER, pemberi kerja tinggal menjumlahkan gaji dan THR lalu mengalikannya jumlah tersebut dengan tarif efektif bulanan yang tertera dalam tabel.

"Sebelum TER, pemberi kerja akan melakukan 2 kali penghitungan dengan tarif Pasal 17 yaitu PPh Pasal 21 untuk gaji dan PPh Pasal 21 untuk THR," ujar Dwi.

Meski ada lonjakan beban pajak pada bulan diterimanya THR, lanjut Dwi, pemberi kerja akan menghitung kembali jumlah pajak yang terutang dalam setahun menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh pada masa pajak Desember.

Nanti, jumlah pajak yang sudah dibayarkan pada masa pajak Januari hingga November akan turut diperhitungkan sehingga beban pajak yang ditanggung wajib pajak akan tetap sama.

Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada Januari hingga November melebihi jumlah PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak, kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 harus dikembalikan ke pegawai tetap paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. (rig)