PBB Dihapus, Ekstensifikasi Digalakkan

Penghapusan PBB terhadap lahan milik warga asli Badung direncanakan Pemkab Badung sejak tahun lalu dan berlaku mulai tahun ini. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang membuka peluang penghapusan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tanpa Kena Pajak (PBB P2TKP).

Made Sutama menjelaskan wajib pajak yang akan disasar adalah wajib pajak dominan dari sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, vila, dan akomodasi lainnya. Kendati demikian, ia mengakui tidak semua objek PBB secara otimatis akan terbebas dari pajak, tetapi terbatas pada objek pajak yang tidak dikomersilkan, atau sebagai investasi.

"Jadi PBB yang dibebaskan hanya kepada lahan milik masyarakat pribadi, dengan catatan tidak dikomersilkan atau untuk investasi. Regulasi terkait kebijakan ini masih kami matangkan," katanya seperti dilansir Balipost.

Secara terpisah, Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan tidak semua objek PBB otimatis akan bebas pajak. Pembebasan terbatas pada objek pajak yang tidak dikomersilkan, atau sebagai investasi.

Untuk memastikan objek pajak yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan, pemilik harus mengajukan permohonan penghapusan pajak diketahui oleh aparat terbawah, baik itu perbekel maupun subak.

"Harus dipastikan yang bebas pajak adalah tanah-tanah masyarakat, bukan milik pengusaha. Kebijakan ini diambil karena keluhan masyarakat tentang tingginya pengenaan PBB, sehingga mendorong masyarakat untuk menjual tanahnya. Khususnya bagi masyarakat di wilayah Badung Selatan yang nilai NJOP sangat tinggi," katanya (Gfa/Amu)