Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pegawai Pajak Kunjungi Lokasi Tambang Milik Anak Usaha Perusahaan Tbk

A+
A-
0
A+
A-
0
Pegawai Pajak Kunjungi Lokasi Tambang Milik Anak Usaha Perusahaan Tbk

Ilustrasi.

MARISA, DDTCNews – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa mengadakan kegiatan sosialisasi pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi NPWP di lokasi pertambangan milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera pada 7 Maret 2023.

Pegawai dari KP2KP Marisa Sapdho Wibowo mengatakan sosialisasi tersebut diselenggarakan di PT PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) lantaran banyuak karyawannya yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

“Pemadanan NIK menjadi NPWP ini merupakan komitmen DJP untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Program ini juga untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data," katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Senin (24/4/2023).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Sapdho menuturkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP tersebut aman untuk dilakukan. Otoritas juga siap bertanggung jawab atas seluruh keamanan data dari wajib pajak tersebut.

Dia menjelaskan tata cara pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui djponline.pajak.go.id. Sebelum itu, wajib pajak diimbau untuk menyiapkan data diri seperti KTP, kartu keluarga, email, dan nomor handphone.

Menurutnya, wajib pajak perlu menyiapkan data diri demi mempermudah sekaligus mempercepat proses pemadanan. Dia juga mengingatkan pemadanan NIK ini dilakukan paling lambat sampai akhir tahun ini.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

''Per 1 Januari 2024 nanti, NIK akan sepenuhnya menggantikan NPWP dalam proses administrasi perpajakan,'' tutur Sapdho.

Sebagai informasi, hingga 30 Maret 2023, terdapat 56,38 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada wajib pajak orang pribadi. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kp2kp marisa, NIK, NPWP, validasi NIK, DJP Online, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya