Pembayaran Pajak 2023 Masih Kosong, Kantor Desa Didatangi Fiskus

“Dana yang masuk ke desa bersumber dari APBN dan APBD. Dalam pengelolaan dana ITU, tentu terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Senin (6/11/2023).

Cres menjelaskan bendahara desa memiliki kewajiban memotong dan/atau memungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, dan PPN serta melakukan pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dia juga menegaskan kembali bahwa kepala desa beserta perangkat desa, khususnya bendahara desa harus mengetahui dan memahami dengan baik jenis-jenis pajak yang terutang pada tiap transaksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pemerintah desa mengalami kesulitan pada penentuan jenis pajak dan perhitungan pajak atas transaksi belanja fisik maupun non fisik, Cres menyarankan pemerintah desa untuk meminta asistensi kepada KP2KP Takalar.

Menanggapi pernyataan dari KP2KP Takalar, Kepala Desa Aeng Batu-Batu Syarifah Ratu Yulian menuturkan akan segera berkoordinasi dengan bendahara untuk segera melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak. (rig)