Pembayaran Pajak Seret, Kantor Pemerintah Desa Ini Didatangi Fiskus

“Kegiatan monev dan rekon atas penggunaan dana desa 2022 telah dilaksanakan. Namun, berdasarkan data DJP, pembayaran pajak Desa Boddia masih dibawah 1% dari perhitungan rasio dari total pagu dan setoran pajak,” katanya dikutip dari situs web DJP, Rabu (9/11/2023).

Dalam pertemuan itu, Cres menuturkan petugas pajak akan melakukan penelusuran perihal kegiatan yang dilaksanakan BKADes. Rencananya, petugas pajak akan mengunjungi kantor kecamatan untuk mengetahui mekanisme dan struktur pelaksanaan tugas serta fungsi BKADes.

Dia menambahkan KP2KP Takalar akan mendiskusikan permasalahan yang dialami Desa Boddia kepada KPP Pratama Bantaeng. Harapannya, solusi terbaik dapat ditemukan sehingga kewajiban pajak atas penggunaan dana Desa Boddia dapat dilaksanakan dengan benar.

Sementara itu, Muh Rusli menjelaskan pemerintah desa masih belum memahami secara penuh terkait dengan ketentuan pemotongan pajak oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKADes). Adapun belanja non-fisik dan lainnya selama ini diserahkan kepada BKADes.

Sebagai informasi, BKADes merupakan bentuk kerjasama desa satu dengan desa lain dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak. (rig)