Pemkot Denpasar Pangkas Tarif Pajak Hiburan Tertentu Jadi 15 Persen

"Kami menyetujui usulan pelaku usaha, bahwa PBJT atau pajak hiburan di Kota Denpasar ditetapkan 15%. Kebijakan ini juga sekaligus menjadi insentif fiskal bagi pelaku usaha yang termasuk dalam wajib pajak hiburan," katanya, dikutip pada Kamis (25/1/2024).

Setelah tercapainya kesepakatan ini, lanjut Jaya Negara, pemkot akan segera menyusun peraturan wali kota (perwal) yang menjadi landasan dari penerapan kebijakan tersebut.

"Kami berharap tarif pajak hiburan 15% ini dapat mendukung pertumbuhan investasi di bidang hiburan, meningkatkan PAD, dan dapat menyerap tenaga kerja Kota Denpasar dengan optimal," tuturnya seperti dilansir beritabali.com.

Sebagai informasi, Kemendagri merilis SE Mendagri No. 900.1.13.1/403/SJ yang mendorong kepala daerah untuk berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan pemberian insentif fiskal dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.

"Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaanya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh terjadi transaksional dan menghindari adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme," bunyi surat edaran tersebut.

Sesuai dengan UU HKPD dan PP 35/2023, insentif dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi objek pajak, melindungi usaha mikro, dan untuk mendukung program prioritas. (rig)