Pemutakhiran Data NIK-NPWP, DJP: Alamat Bukan Elemen yang Divalidasi

“Alamat bukan elemen yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK-NPWP jadi tidak masalah kalau alamat berbeda,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Senin (6/11/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, wajib pajak orang pribadi didorong memutakhirkan secara mandiri atas data utama paling lambat 31 Maret 2023. Kemudian, pemutakhiran data selain data utama, dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun data utama yang dimaksud seperti NIK, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Sementara data selain data utama antara lain nomor ponsel dan surat elektronik, alamat, klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data anggota keluarga.

DJP mendorong pemutakhiran data karena setelah implementasi penuh SIAP, NPWP lama (15 digit) tidak dapat digunakan lagi. Pemutakiran data secara mandiri itu juga berlaku bagi wanita kawin yang memiliki NPWP tersendiri.

Kendati bukan elemen utama yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK-NPWP, wajib pajak juga bisa mengajukan perubahan alamat baru. Perubahan alamat dapat dilakukan melalui aplikasi e-registration.

Pertama, wajib pajak mengisi formulir di aplikasi e-registration yang ada pada website DJP www.pajak.go.id. Kedua, wajib pajak mengirimkan dokumen yang telah disyaratkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) lama.

Ketiga, wajib pajak mengunggah salinan digital dokumen yang sudah disiapkan melalui aplikasi e-registration dengan mengirim dokumen yang telah ditandatangani. Keempat, wajib pajak mengajukan permohonan persyaratan dokumen kepada KPP yang akan ditinjau dalam kurang lebih 14 hari.

Adapun jika alamat baru tidak mengakibatkan perpindahan KPP terdaftar, wajib pajak dapat mengajukan permohonan tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak sepanjang validasi data berhasil. Simak ‘Ajukan Pindah Alamat NPWP? Perhatikan Masih KPP yang Sama atau Tidak’. (kaw)