Penerapan Solusi 2 Pilar Pajak Global Tertunda, Ini Kata Sri Mulyani

"Sedikit tertunda dalam pelaksanaannya. Saya rasa tekad dan komitmen untuk mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 akan menjadi sangat penting," katanya, Jumat (14/10/2022).

Sri Mulyani menuturkan Pilar 1 berkaitan dengan ketentuan pajak lintas batas, khususnya pada perusahaan digital. Dalam hal ini, pajak tidak hanya akan dikenakan berdasarkan lokasi perusahaan, tetapi juga pada negara pasar.

Di bawah Pilar 1, yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh korporasi nasional, meski korporasi tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.

Yurisdiksi pasar nantinya mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima oleh korporasi multinasional yang tercakup pada Pilar 1.

Sebagai informasi, perusahaan multinasional yang tercakup pada Pilar 1 ialah perusahaan dengan pendapatan global di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10%.

Pilar 2, lanjut Sri Mulyani, mengatur terkait dengan pajak minimum global (global minimum tax) untuk korporasi dengan tarif 15%. Tarif akan berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Pengenaan top-up tax dilakukan berdasarkan income inclusion rule (IIR).

Dalam perkembangannya, Pilar 2 bakal diimplementasikan lebih awal pada 2023. Sementara itu, Pilar 1 diputuskan ditunda pada 2024 karena masih terdapat beberapa aspek teknis dari pilar tersebut yang belum disepakati.

Sri Mulyani menyebut Indonesia selaku presidensi G-20 telah berupaya mendorong penyelesaian pembahasan solusi 2 pilar pajak global. Menurutnya, Indonesia berkomitmen terhadap implementasi paket pajak tersebut, sambil menantikan implementasi penuh dari Bali Declaration untuk mendorong transparansi pajak yang inklusif.

"Saya pikir ini akan menjadi hal yang sangat penting dan akan terus terus didorong pada Presidensi India," ujarnya. Simak juga, OECD Mulai Susun Kerangka Kerja Implementasi Pajak Minimum Global. (rig)