Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, Ini Penjelasan Kemenkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, Ini Penjelasan Kemenkeu

Perbedaan cukai dan pajak rokok. (Instagram Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara cukai dan pajak rokok.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Kemenkeu mengatakan pada dasarnya, cukai dan pajak rokok bertujuan untuk melindungi pelaku industri tembakau serta masyarakat melalui instrument fiskal. Keduanya merupakan kebijakan pengendalian konsumsi serta pengawasan peredaran.

“Sekaligus menekan dampak negatif yang terjadi di masyarakat atau lingkungan. Walaupun serupa, ternyata tak sama,” tulis Kemenkeu dalam unggahan tersebut, dikutip pada Jumat (19/1/2024).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Ditinjau dari pengertiannya, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Cukai dikenakan terhadap etil alkohol (EA), minuman mengandung etil akohol (MMEA), dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara itu, pajak rokok merupakan pungutan dikenakan terhadap rokok, meliputi hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Berikut ini beberapa aspek perbandingan antara cukai dan pajak rokok.

Pengertian
Cukai
: merupakan pungutan resmi yang sifatnya disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.|
Pajak rokok
: merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa, tanpa adanya balas jasa secara langsung.

Objek
Cukai:
hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
Pajak rokok: sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok, termasuk rokok elektrik.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Subjek
Cukai:
pengusaha pabrik rokok/produsen importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Pajak rokok: pengusaha pabrik rokok/produsen importir rokok yang memiliki izin berupa NPPBKC.

Wajib Cukai/Pajak
Cukai: pengusaha pabrik rokok/produsen importir rokok yang memiliki izin berupa NPPBKC.
Pajak rokok: pengusaha pabrik rokok/produsen importir rokok yang memiliki izin berupa NPPBKC.

Dasar Pengenaan
Cukai:
produksi barang kena cukai.
Pajak rokok: cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Tarif
Cukai:
Tarif spesifik (berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap barang atau gram hasil tembakau. Tarif ini dikenakan pada rokok konvensional) serta tarif ad valorem (berupa persentase dari harga dasar. Tarif ini dikenakan pada HPTL, termasuk rokok elektrik.
Pajak rokok: 10% dari cukai rokok.

Tujuan
Cukai:
pengendalian atas konsumsi dan efek negatif bagi lingkungan dan kesehatan
Pajak Rokok: pertama, melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Kedua, meningkatkan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terdapat earmarking atas penggunaan pajak rokok minimal 50%, yaitu untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penegakan hukum.

Pencatatan Penerimaan
Cukai:
penerimaan negara.
Pajak rokok: penerimaan daerah. (kaw)

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : cukai, pajak, cukai rokok, cht, hasil tembakau, pajak rokok, kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Pengaturan Tarif Cukai Rokok secara Multiyears Bakal Dilanjutkan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya