Perlakuan PPN atas Layanan Produk Asuransi Online, Begini Ketentuannya

Penyediaan produk asuransi online adalah layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik yang memfasilitasi transaksi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, paling sedikit berupa penawaran produk asuransi perjalanan, oleh penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Merujuk Pasal 17 ayat (1) PMK 69/2022, layanan penyediaan produk asuransi online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan jasa kena pajak sehingga atas penyerahannya terutang PPN.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk jasa asuransi online yang diselenggarakan perusahaan asuransi. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (5), jasa asuransi online yang diselenggarakan perusahaan asuransi dibebaskan dari pengenaan PPN.

Selanjutnya, penyelenggara penyediaan produk asuransi online yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa kena pajak (JKP) tersebut.

PPN yang terutang atas layanan penyediaan produk asuransi online ini dihitung dengan mengalikan tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

DPP untuk PPN atas layanan penyediaan produk asuransi online adalah penggantian, yaitu sebesar fee, komisi, atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara.

Lantas, kapan faktur pajak perlu dibuat oleh PKP? Bagaimana pemungutan dan pelaporan PPN-nya? Baca selengkapnya artikel Panduan Pajak Transaksi dengan judul Layanan Penyediaan Produk Asuransi Online di Perpajakan ID.

Dalam artikel ini, Anda akan mendapatkan kumpulan dasar hukum mengenai PPN atas penyediaan produk asuransi online, termasuk contoh kasusnya.

Sebagai informasi, Perpajakan ID adalah platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya yang dihadirkan oleh DDTC. Selain Panduan Pajak Transaksi, Anda juga dapat membaca Panduan Pajak Profesi dan Rekap Aturan.

Perpajakan ID juga memiliki kanal lainnya seperti Peraturan Pajak Pusat dan Daerah, Terjemahan Sumber Hukum, Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung, P3B, UU Perpajakan Konsolidasi, Persandingan Dokumen, Newsletter dan e-Books DDTC, dan Glosarium. (rig)