PMK Rush Handling Bakal Direvisi, DJBC Ungkap Poin-Poin Perubahannya

"[Dari monev dan temuan di lapangan] ada beberapa hal yang kami temukan dan perlu diperbaiki yaitu soal pengembalian jaminan, pemeriksaan fisik barang, pengeluaran barang lartas, dan sistem," katanya dalam public hearing RPMK rush handling, Selasa (29/8/2023).

Marjuang menuturkan PMK 74/2021 mengatur pemberian pelayanan rush handling atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.

Terdapat 6 poin perubahan yang bakal dituangkan dalam RPMK rush handling. Pertama, sanksi administrasi pada PMK 74/2021 masih didasarkan pada PP 28/2008 sehingga bakal disesuaikan kembali dengan UU Kepabeanan.

Saat ini, sanksi yang dikenakan sebesar 10% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Nanti, sanksi ini bakal direvisi menjadi sebesar 10% dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Kedua, bentuk jaminan yang pada PMK 74/2021 mengikuti PMK jaminan. Pada RPMK akan diatur bentuk jaminan yang bakal diterapkan secara spesifik antara lain berupa jaminan tunai, jaminan bank, dan jaminan dari perusahaan asuransi

Ketiga, jumlah jaminan yang pada PMK 74/2021 diatur sebesar bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 yang terutang, bakal diubah menjadi paling sedikit sebesar bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 yang terutang.

"Jadi teman-teman di kantor pelayanan secara fleksibel bisa menggunakan klausul paling sedikit ini untuk perusahaan tertentu yang masuk high risk, misalnya," ujar Marjuang.

Keempat, proses pengembalian jaminan yang memerlukan penetapan pemberitahuan impor barang (PIB) dahulu. Nanti, pengguna jasa dapat memproses pengembalian jaminan tanpa perlu menunggu penetapan PIB.

Kelima, pemeriksaan fisik. Saat ini, pemeriksaan fisik berlaku untuk semua barang rush handling, kecuali yang diimpor perusahaan AEO/MITA. Ke depan, pemeriksaan fisik bakal dilaksanakan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Keenam, RPMK bakal mengatur skema pengeluaran sebagian dari barang yang masuk kategori lartas. Skema tersebut belum ada pada PMK 74/2021 meski kantor pelayanan sering memberikan relaksasi tersebut di lapangan. (rig)