PP 4/2023 Perinci Cara Penentuan Dasar Pengenaan PBJT Tenaga Listrik

"Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri," bunyi Pasal 6 ayat (1) PP 4/2023, dikutip pada Rabu (1/2/2023).

Nilai jual atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dihitung berdasarkan jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Hal tersebut berlaku bagi konsumen yang merupakan pelanggan listrik pascabayar. Sementara itu, apabila konsumen merupakan pelanggan listrik prabayar, nilai jual tenaga listrik sebesar jumlah pembelian.

Berdasarkan nilai jual tenaga listrik, penyedia tenaga listrik (PLN) sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan memungut PBJT-TL atas setiap penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

PBJT-TL dikenakan sebesar maksimal 10% dari nilai jual tenaga listrik. Khusus atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, PBJT-TL yang dikenakan maksimal adalah sebesar 1,5% dari nilai jual tenaga listrik.

PP 4/2023 tentang Pemungutan PBJT-TL diundangkan pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XV/2017 dan melaksanakan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 menyatakan pajak penerangan jalan (PPJ) sebagaimana diatur pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021. Artinya, ketentuan mengenai pajak atas konsumsi tenaga listrik harus diperbarui.

Agar sejalan dengan UU HKPD, seluruh pemda diamanatkan untuk menyesuaikan perda PBJT-TL di daerahnya masing-masing dengan PP 4/2023. Penyesuaian dilakukan paling lambat pada 5 Januari 2024. (rig)