Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

PP 44/2022 Terbit, Aturan Konversi Kurs untuk Penghitungan PPN Diubah

A+
A-
39
A+
A-
39
PP 44/2022 Terbit, Aturan Konversi Kurs untuk Penghitungan PPN Diubah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2022, pemerintah merevisi ketentuan penggunaan kurs dalam penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas transaksi yang dilakukan dengan mata uang selain rupiah.

Merujuk pada PP 44/2022, penghitungan besaran PPN dan PPnBM yang terutang atas transaksi yang menggunakan mata uang selain rupiah harus dikonversi ke dalam satuan rupiah dengan memakai kurs yang ditetapkan menteri keuangan.

“[dikonversi] dengan menggunakan kurs yang ditetapkan menteri yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat,” bunyi Pasal 21 PP 44/2022, dikutip pada Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan menteri keuangan pada PP 44/2022 tersebut berbeda dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu PP 1/2012. Dalam PP 1/2012, kurs yang dipakai ialah kurs yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak.

Contoh kasus I:
PT A (selaku pengusaha kena pajak/PKP) melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) kepada PT B dengan nilai US$10.000,00. Penyerahan tersebut dilakukan pada 1 September 2022 dengan kurs yang ditetapkan menteri yang berlaku saat itu senilai Rp14.500,00.

Atas transaksi tersebut, PT A telah menerbitkan faktur penjualan (invoice), tetapi belum membuat faktur pajak. Faktur pajak baru dibuat PT A pada 20 September 2022.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Sesuai dengan PP 44/2022, kurs yang digunakan oleh PT A atas faktur pajak yang diterbitkan pada 20 September 2022 harus memakai kurs yang ditetapkan menteri yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat, yaitu kurs Rp14.500,00 yang berlaku pada 1 September 2022.

Contoh Kasus II:
PT A (selaku PKP) melakukan penyerahan BKP kepada PT B dengan nilai sebesar US$10.000,00. Penyerahan tersebut dilakukan pada 1 September 2022 dengan kurs yang ditetapkan menteri yang berlaku saat itu sebesar Rp14.500.00,.

Pada 20 September 2022 diketahui faktur pajak yang dibuat atas transaksi tersebut memuat kekeliruan dalam pencantuman jenis BKP.

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Atas kesalahan tersebut, PT A melakukan pembetulan faktur pajak dengan cara membuat faktur pajak pengganti pada 20 September 2022 dengan tetap mencantumkan kurs yang ditetapkan menteri yang berlaku pada saat faktur pajak yang diganti seharusnya dibuat, yaitu kurs sebesar Rp14.500,00 yang berlaku pada 1 September 2022. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pp 44/2022, konversi, kurs menkeu, penghitungan PPN, rupiah, mata uang asing, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya