PPN atas Sewa Kendaraan Bermotor, Cek Tarif & Aturannya di Sini

Pasal 1 angka 5 UU PPN berbunyi “Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai…”.

Dalam hal ini, penyerahan JKP berupa jasa persewaan kendaraan bermotor akan terutang PPN apabila jasa kena pajak tersebut diserahkan di dalam daerah pabean dan dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan JKP juga melakukan pemungutan dan penyetoran atas PPN, baik PPN yang terutang pada saat penyerahan JKP maupun saat pembayaran, tergantung mana yang lebih dulu terjadi.

Kemudian, penyetoran PPN yang telah dipungut dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan.

Tarif PPN untuk jasa persewaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 11% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP), yaitu harga atau nilai penggantian dari jasa sewa kendaraan bermotor.

Lebih lanjut, PKP wajib membuat faktur pajak atas penyerahan JKP yang dibuat saat penyerahan JKP dan faktur pajak harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian, PKP juga wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan SPT Masa PPN dan wajib melaporkannya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Selain PPN, terdapat pula kewajiban PPh yang juga harus dipahami oleh PKP dan penyewa kendaraan bermotor. Lantas, bagaimana perlakuan PPh atas persewaan kendaraan bermotor? Bagaimana pula perhitungan, pemotongan, dan penyetorannya?

Lalu, adakah contoh kasus perhitungan PPh atas persewaan kendaraan bermotor? Baca selengkapnya melalui Panduan Pajak Transaksi berjudul Persewaan Kendaraan Bermotor di perpajakan.ddtc.co.id sekarang juga. (rig)