PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

“Ada Program Pengungkapan Sukarela. Hal ini tentunya suatu kesempatan yang bisa kita manfaatkan bersama, baik para advokatnya kalau mau ikut PPS masih ada 10 hari ke depan. Saya titip juga pada para kliennya untuk diinfokan,” ajak Agustin, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (24/6/2022).

PPS, sambungnya, tinggal menghitung hari karena berakhir pada 30 Juni 2022. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara sukarela melalui pengungkapan harta.

Vita menambahkan para advokat juga bisa turut berperan dalam menyebarkan, menyambungkan, dan menyampaikan edukasi kepada masyarakat untuk membayar pajak dengan benar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC Peradi SAI Surabaya Raya Abdul Salam mengimbau para advokat agar mengajak masyarakat untuk patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peradi juga berharap adanya dukungan dari Kanwil DJP Jawa Timur II dalam edukasi di bidang perpajakan. Wawasan di bidang perpajakan sangat dibutuhkan para advokat saat mendampingi klien menghadapi masalah hukum yang bersinggungan dengan perpajakan.

“Hari ini kita hadir di sini sebagai penegak hukum advokat kita bahu membahu membantu pemerintah melalui dirjen pajak inik, sehingga program-program Indonesia Maju ini bisa kita jalankan semua melalui sinergi,” ujar Abdul saat menghadiri acara bersama Sekretaris Umum Agung Satryo Wibowo.

Dalam acara tersebut, F.G. Sri Suratno dan Arif Anwar Yusuf selaku Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur II menyampaikan materi tentang kewajiban perpajakan bagi pengacara. Kewajiban itu mulai dari cara mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

Pemateri juga menjelaskan mengenai PPS. Di akhir kegiatan kedua pemateri membuka sesi dialog interaktif. Mereka menegaskan cara untuk mengikuti PPS sangat mudah karena cukup dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) secara online.

Dengan mengikuti PPS, baik skema kebijakan I maupun II, wajib pajak mendapat perlindungan data atas harta yang diungkap. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari SPPH tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. (kaw)