PTKP Rp500 Juta Bersifat 'Permanen', Lebih Untung dari Insentif DTP

"Kalau kemarin masa pandemi kan hanya DTP saja dan untuk beberapa saat. Nah, sekarang sudah kita kasih sepanjang UU HPP belum berubah," katanya, dikutip Sabtu (22/10/2022).

Inge mengatakan pemerintah telah menerbitkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang di dalamnya turut mengubah ketentuan mengenai pajak penghasilan (PPh) mulai tahun pajak 2022.

Wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM akan mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta. Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya hingga Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

Adapun jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.

Inge menilai ketentuan mengenai batas omzet tidak kena pajak menjadi bentuk keberpihakan pemerintah yang akan menguntungkan bagi kelompok UMKM. Kebijakan ini juga akan mendorong pertumbuhan UMKM dalam jangka panjang.

"Itu sudah merupakan insentif, menurut saya, yang sangat besar juga untuk pelaku UMKM," ujarnya.

Inge menambahkan pemerintah dalam APBN 2023 juga telah mengalokasikan Rp41,5 triliun untuk memberikan insentif perpajakan pada tahun depan. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan soal jenis insentif yang diberikan dan sektor yang disasar.

Di sisi lain, dia meminta UMKM yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif lebih patuh membayar pajak serta tidak menjadi free rider. Menurutnya, UMKM selama ini sudah dapatkan berbagai kenikmatan dari pajak, seperti melalui subsidi listrik dan subsidi elpiji. (sap)