KOTA MALANG

Punya Target Rp 65 Miliar, Pemkot Siap Optimalkan Pajak Hiburan

Dian Kurniati | Minggu, 14 Mei 2023 | 12:00 WIB

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews – Pemkot Malang, Jawa Timur mencatat realisasi penerimaan pajak hiburan pada kuartal I/2023 baru senilai Rp2,7 miliar atau 4,1% dari target yang ditetapkan pada tahun ini senilai Rp65 miliar.

Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan sektor pariwisata saat ini memang belum sepenuhnya menggeliat pada 3 bulan pertama 2023. Meski demikian, ia optimistis pajak hiburan bakal terus meningkat hingga mampu mencapai target pada akhir tahun.

"Perlu kolaborasi lebih yang melibatkan beberapa perangkat daerah," katanya, dikutip pada Minggu (14/5/2023).

Handi menuturkan kinerja penerimaan pajak hiburan masih kecil karena belum banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Meski demikian, ia meyakini wisatawan akan ramai berkunjung terutama jika diselenggarakan acara-acara hiburan.

Sementara itu, Kepala Subbidang Pajak Daerah II Bidang Pajak Daerah Bapenda Ramdhani Adhy Perdana mengakui perolehan pada kuartal I/2023 memang belum maksimal. Menurutnya, kondisi itu salah satunya disebabkan oleh bulan puasa yang jatuh pada Maret 2023.

Kemudian, penyelenggaraan pameran baju bekas atau festival thrift yang semula dijadwalkan Maret 2023 juga tertunda ke bulan berikutnya karena ramai isu impor baju bekas.

"Event thrift seperti Dalbo Fest itu bisa menyumbang pajak sekitar Rp100 juta lebih karena masuknya berbayar," ujarnya seperti dilansir radarmalang.jawapos.com.

Ramdhani menilai penerimaan pajak hiburan masih dapat meningkat pada bulan-bulan mendatang. Apalagi mobilitas masyarakat di Kota Malang kini juga ikut pulih seiring dengan pandemi Covid-19 yang makin terkendali.

Bulan ini, ia memaparkan terdapat sejumlah acara yang berpotensi menghasilkan pajak. Misal, konser penyanyi Tulus pada 19 Mei 2023, yang kemudian diikuti acara-acara besar lainnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota malang, pajak hiburan, pajak, pajak daerah, penerimaan pajak, sektor pariwisata